gelardek Mon May 10, 2010 11:59 am"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak". Demikian bunyi salah satu pasal yang ada di UUD 1945. Barangkali, itu pula yang dijadikan landasan pengambilan kebijakan masalah pendidikan negeri ini untuk menangguk anggaran sebesar-besarnya, yang saat ini nilainya mencapai sekitar Rp 221 triliun. Fantastis untuk ukuran Indonesia saat ini.
Sebelumnya, saya berharap anggaran yang sangat besar tersebut pasti berdampak baik bagi sistem pendidikan di Indonesia. Paling tidak, akan tercipta pendidikan murah karena banyak hal yang akan dibantu dari anggaran pemerintah. Juga mutu pendidikan semakin meningkat, seiring dengan perbaikan / perubahan sarana dan prasarana, termasuk SDM pelaksananya. Namun, rupanya harapan demi harapan harus saya pendam dalam-dalam karena sampai saat ini tidak satu pun yang terpenuhi.
Ada beberapa catatan, khusus Tangerang Selatan, objek SLTP dan SLTA negeri.
Pertama adalah masalah BOS.
Saya tahu persis ide program ini sangat bagus, yaitu, mengurangi pungutan penyelenggara pendidikan ke peserta didik.
Dengan demikian, tidak ada lagi alasan anak Indonesia (usia wajib belajar) yang tidak sekolah dengan alasan biaya.
Sangat mulia, bukan! Tapi, coba kita lihat di lapangan, kenyataannya sangat jauh berbeda.
Seolah-olah program ini tidak ada artinya sama sekali karena pungutan biaya masih sangat tinggi.
Kedua adalah masalah sekolah berbasis internasional (SBI).
Saya tidak tahu jalan pikiran para penyelenggara pendidikan kita mengenai masalah ini.
Kita kan sudah punya sistem pendidikan sendiri, lengkap dengan kurikulumnya. Lalu mengapa harus berbasis internasional? Ujung-ujungnya berbiaya sangat tinggi.
Tidak cukup sampai di sini, ada sekolah yang sangat berambisi dengan menerapkan program ini di lebih dari 60% total kelasnya (tentu dengan biaya yang sangat tinggi). Bayangkan saja, berapa kursi yang tersisa untuk warga marginal (outsider) lainnya. Menyedihkan sekaligus sangat menyesakkan dada saya ketika memikirkannya.
Sebelumnya, saya berharap anggaran yang sangat besar tersebut pasti berdampak baik bagi sistem pendidikan di Indonesia. Paling tidak, akan tercipta pendidikan murah karena banyak hal yang akan dibantu dari anggaran pemerintah. Juga mutu pendidikan semakin meningkat, seiring dengan perbaikan / perubahan sarana dan prasarana, termasuk SDM pelaksananya. Namun, rupanya harapan demi harapan harus saya pendam dalam-dalam karena sampai saat ini tidak satu pun yang terpenuhi.
Ada beberapa catatan, khusus Tangerang Selatan, objek SLTP dan SLTA negeri.
Pertama adalah masalah BOS.
Saya tahu persis ide program ini sangat bagus, yaitu, mengurangi pungutan penyelenggara pendidikan ke peserta didik.
Dengan demikian, tidak ada lagi alasan anak Indonesia (usia wajib belajar) yang tidak sekolah dengan alasan biaya.
Sangat mulia, bukan! Tapi, coba kita lihat di lapangan, kenyataannya sangat jauh berbeda.
Seolah-olah program ini tidak ada artinya sama sekali karena pungutan biaya masih sangat tinggi.
Kedua adalah masalah sekolah berbasis internasional (SBI).
Saya tidak tahu jalan pikiran para penyelenggara pendidikan kita mengenai masalah ini.
Kita kan sudah punya sistem pendidikan sendiri, lengkap dengan kurikulumnya. Lalu mengapa harus berbasis internasional? Ujung-ujungnya berbiaya sangat tinggi.
Tidak cukup sampai di sini, ada sekolah yang sangat berambisi dengan menerapkan program ini di lebih dari 60% total kelasnya (tentu dengan biaya yang sangat tinggi). Bayangkan saja, berapa kursi yang tersisa untuk warga marginal (outsider) lainnya. Menyedihkan sekaligus sangat menyesakkan dada saya ketika memikirkannya.
