joudling Mon Apr 19, 2010 4:28 pmKorupsi bisa diidentikkan seperti "wabah penyakit" yang sudah menular dan menyebar sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah, baik di tingkat instansi pemerintah maupun pada lembaga-lembaga swasta non pemerintah. Untuk itu, pemerintah dalam memberantas korupsi ini harus mencari formula yang pas.
Solusi itu antara lain:
1. Melakukan reformasi secara menyeluruh di tiga instansi pemerintah, dari pusat sampai daerah yang secara khusus bersentuhan dengan penanganan dan penindakan kasus korupsi yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ketiga institusi ini merupakan pilar terdepan yang dapat mengurangi bahkan menekan terjadinya tindak pidana korupsi yang sudah mengakar sampai pada tingkat yang paling bawah. Dalam reformasi tiga institusi ini, pemerintah harus serius dan melakukan secara menyeluruh.
2. Kasus-kasus yang sudah ditangani oleh ketiga institusi ini bisa ditinjau kembali, baik yang sudah masuk dalam penuntutan maupun yang sudah dilimpahkan ke pengadilan.
3. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dapat meneliti, memeriksa, dan mengawasi semua kasus yang telah atau yang sementara ditangani oleh tiga institusi ini.
4. Apakah kasus-kasus yang telah ditangani untuk dapat dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat luas untuk dikaji secara hukum sudah sesuai dengan penuntutan?
5. Harus dibuat aturan yang jelas dalam bentuk UU atau revisi UU antikorupsi tentang penuntutan seberat-beratnya pemberlakuan hukuman mati sehingga memberikan efek jera menurut tingkat klasifikasi korupsi.
6. Pembelajaran untuk masyarakat dengan menyosialisasikan tentang bahaya korupsi dan cara pemberantasannya.
7. Reformasi birokrasi di semua tingkatan instansi pemerintah dengan melakukan pengawasan yang ketat dan terkontrol.
8. Penyederhanaan struktur pemerintah dan melakukan pengawasan dalam penyaluran anggaran di tingkat daerah.
Yang lebih penting, jadikan tiga pilar pemerintah terdepan, tercepat, dan terarah dalam menatap serta membangun bangsa dengan mengutamakan supremasi hukum.
Solusi itu antara lain:
1. Melakukan reformasi secara menyeluruh di tiga instansi pemerintah, dari pusat sampai daerah yang secara khusus bersentuhan dengan penanganan dan penindakan kasus korupsi yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ketiga institusi ini merupakan pilar terdepan yang dapat mengurangi bahkan menekan terjadinya tindak pidana korupsi yang sudah mengakar sampai pada tingkat yang paling bawah. Dalam reformasi tiga institusi ini, pemerintah harus serius dan melakukan secara menyeluruh.
2. Kasus-kasus yang sudah ditangani oleh ketiga institusi ini bisa ditinjau kembali, baik yang sudah masuk dalam penuntutan maupun yang sudah dilimpahkan ke pengadilan.
3. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dapat meneliti, memeriksa, dan mengawasi semua kasus yang telah atau yang sementara ditangani oleh tiga institusi ini.
4. Apakah kasus-kasus yang telah ditangani untuk dapat dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat luas untuk dikaji secara hukum sudah sesuai dengan penuntutan?
5. Harus dibuat aturan yang jelas dalam bentuk UU atau revisi UU antikorupsi tentang penuntutan seberat-beratnya pemberlakuan hukuman mati sehingga memberikan efek jera menurut tingkat klasifikasi korupsi.
6. Pembelajaran untuk masyarakat dengan menyosialisasikan tentang bahaya korupsi dan cara pemberantasannya.
7. Reformasi birokrasi di semua tingkatan instansi pemerintah dengan melakukan pengawasan yang ketat dan terkontrol.
8. Penyederhanaan struktur pemerintah dan melakukan pengawasan dalam penyaluran anggaran di tingkat daerah.
Yang lebih penting, jadikan tiga pilar pemerintah terdepan, tercepat, dan terarah dalam menatap serta membangun bangsa dengan mengutamakan supremasi hukum.
