Majunya suatu negara bergantung pada kesempatan mendapatkan pendidikan yang merata. Tidak ada diskriminasi, dalam arti pemerintah harus berupaya menciptakan sarana, prasarana pendidikan, baik di perkotaan maupun di pedesaan secara seimbang.
Jika tidak, apa yang terjadi sekarang ini.
UN ditolak masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang hasil UN hanya 5% yang lulus. Lebih parah lagi, banyak murid yang tidak lulus mengalami stres bahkan ada yang bunuh diri. Semua itu karena pemerintah mewajibkan mutu pendidikan secara nasional sama, sedangkan sarana prasarana tidak sama.
Contohnya, SMP di wilayah perkotaan gurunya 40 orang lebih, sedangkan SMP di pedesaan hanya 7-9 orang. Belum lagi, soal fasilitas penerangan di perkotaan 24 jam, tapi di pedesaan hanya 12 jam.
Apakah wakil rakyat kita yang kita pilih lima tahun sekali yang berjumlah 560 orang itu tidak tahu kondisi sebenarnya. Setiap tahun RAPBN yang katanya anggaran pendidikan 20% apakah terlaksana? Jelas anggaran pendidikan "pepesan kosong".
Jika tidak, apa yang terjadi sekarang ini.
UN ditolak masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang hasil UN hanya 5% yang lulus. Lebih parah lagi, banyak murid yang tidak lulus mengalami stres bahkan ada yang bunuh diri. Semua itu karena pemerintah mewajibkan mutu pendidikan secara nasional sama, sedangkan sarana prasarana tidak sama.
Contohnya, SMP di wilayah perkotaan gurunya 40 orang lebih, sedangkan SMP di pedesaan hanya 7-9 orang. Belum lagi, soal fasilitas penerangan di perkotaan 24 jam, tapi di pedesaan hanya 12 jam.
Apakah wakil rakyat kita yang kita pilih lima tahun sekali yang berjumlah 560 orang itu tidak tahu kondisi sebenarnya. Setiap tahun RAPBN yang katanya anggaran pendidikan 20% apakah terlaksana? Jelas anggaran pendidikan "pepesan kosong".